BelajarInggris.Net 486x60

Jangan Lewatkan Peluang Emas Ini

Tuesday, August 21, 2012

Konsep Kampanye Politik Dalam Proses Pemilukada

Kampanye politik penuh dengan retorika, seperti aktor politik tertentu menantang kualifikasi pesaing politiknya, bahkan dukungan editorial surat kabar, majalah, televisi dan radio juga mengikuti garis demonstratif, memperkuat sifat-sifat positif kandidat yang didukung sekaligus memperteguh sifat-sifat negatif lawan politiknya. Seperti candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai political campaigns (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.

Kampanye politik selama ini hanya dilihat sebagai sebagai suatu proses interaksi dari partai politik atau kandidat kepada publik dalam kurun waktu tertentu menjelang pemilihan umum. Dalam pemahaman ini, Lilleker & Negerine (2000) memberikan definisi bahwa:

Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. (Firmanzah, 2008:271)

Berdasarkan definisi di atas, kampanye politik dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (umbul-umbul, bendera, poster, spanduk, baliho, stiker) dan pengiklanan partai atau kandidat Pemilukada. Periode waktu sudah ditentukan oleh panitia Pemilukada (KPUD setempat), yaitu 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pencoblosan sebagai masa tenang.

Pemahaman kampanye politik sebatas periode tertentu menjelang pemilihan umum mengandung beberapa kelemahan (Firmanzah, 2008:273-274), diantaranya sebagai berikut:
  1. Interaksi politik antara partai politik atau kandidat Pemilukada dan publik seolah-olah hanya terjadi pada periode tersebut. Padahal, interaksi politik harusnya dilakukan secara terus menerus dan tidak dapat dibatasi semata-mata oleh periode tertentu.
  2. Kampanye politik adalah proses komunikasi politik dialogis antara partai politik atau kandidat Pemilukada dengan masyarakat. Kalau kampanye politik hanya sebatas kampanye Pemilukada, dikhawatirkan tidak akan tercipta kesamaan pemahaman politik diantara kedua belah pihak.
  3. Fokus pada periode tertentu menjelang Pemilukada membuat arti penting publik di mata partai politik menjadi sekadar pemberi suara untuk memenangkan Pemilukada. Pesan dan janji politik tenggelam dalam hiruk-pikuk pembagian kekuasaan ditubuh eksekutif atau legislatif. Mereka menjadikan publik sebagai “objek” partai politik, dimana publik hanya penting ketika partai politik membutuhkan suara mereka.
  4. Kampanye politik adalah suatu proses edukasi politik yang secara kolektif dilakukan oleh partai dan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan politik kepada pihak yang kurang paham dengan dunia politik. Memposisikan kampanye politik sebatas kampanye Pemilukada membuat edukasi masyarakat menjadi tidak komprehensif.

Dalam konteks Pemilukada, menurut Firmanzah (2008: 275) ada dua jenis kampanye politik, yaitu:

    1. Kampanye menjelang Pemilu (short term). Jenis kampanye ini digunakan sebagai ajang kompetisi jangka pendek menjelang pemilu untuk mengingatkan, membentuk dan mengarahkan opini publik dalam waktu yang singkat.
    2. Kampanye yang bersifat permanen dan berjangka panjang. Kampanye jenis ini tidak hanya dilakukan menjelang pemilu namun harus dilakukan terus menerus oleh partai politik. Pembentukan image positif harus dilakukan melalui semua aktivitas pelayanan publik dalam jangka panjang akan tertanam dalam benak masyarakat.

Mencermati pemahaman kampanye politik di atas, Lock dan Harris (1996) memberikan pemahaman bahwa “kampanye politik terkait erat dengan pembentukan image politik.” (Firmanzah, 2008:275) Image politik yang akan dibangun harus memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan para pesaing kandidat Pemilukada. Karenanya, tidak mengejutkan kalau Hayes dan McAllister (1996) mengungkapkan bahwa “kampanye politik adalah aktivitas positioning partai politik di antara para pesaingnnya” (Firmanzah, 2008:275)

Lebih tegas Norris (Firmanzah, 2008:271) mendefinisikan kampanye politik seperti yang dikutip Firmanzah dalam bukunya Marketing Politik sebagai berikut:

Kampanye politik adalah suatu proses komunikasi politik, di mana partai politik atau kontestan individu berusaha mengkomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan. Tidak hanya itu, kampanye politik juga mengkomunikasikan intensi dan motivasi partai politik atau kontestan individu dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Partai-partai politik berusaha membentuk image bahwa partai merekalah yang paling peduli atas permasalahan bangsa.

Berdasarkan definisi kampanye politik di atas, kampanye politik yang dilakukan kandidat Pemilukada bertujuan untuk membentuk image politik dengan cara mengkomunikasikan ideologi-ideologi politiknya dalam merubah kondisi masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki preferensi terhadap calon kandidat peserta Pemilukada.

Menurut Aristoteles yang dikutip Nimmo (1989) dalam Sirajuddin (2005:14), bahwa dalam pengklasifikasian jenis-jenis kampanye politik, dapat diidentifikasi melalui tiga cara pokok, yaitu deliberatif, forensik, dan demonstratif.

  1. Kampanye politik deliberatif dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam masalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan menggambarkan sejumlah keuntungan dan kerugian relatif dari cara-cara alternatif dalam melakukan segala sesuatu. Fokusnya adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan jika ditentukan kebijakan tertentu. Jadi, ia menciptakan dan memodifikasi pengharapan atas hal ihwal yang akan datang.
  2. kampanye politik forensik adalah persoalan yuridis, kampanye ini berfokus pada apa yang terjadi di masa lalu untuk menunjukkan apakah bersalah atau tidak, pertanggungjawaban, atau hukuman dan ganjaran. Pada prinsipnya kampanye berusaha mengungkap berbagai pelanggaran yang sedang atau telah dilakukan para pesaing politiknya sehingga memungkinkan khalayak berubah sikap terhadap pilihan politiknya saat pesta pemilihan umum.
  3. Terakhir adalah kampanye demonstratif yang dilakukan melalui epideiktik, artinya wacana yang memuji dan menjatuhkan lawan yang menjadi pesaing politik. Tujuannya adalah untuk memperkuat sifat baik atau brand image partai politik beserta aktor-aktornya sekaligus mempengaruhi citra buruk partai politik pesaing beserta aktor-aktor politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Firmanzah. 2008. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Download File Doc disini

No comments:

Post a Comment